Permintaan Yuddy itu disampaikan melalui Serat Edaran Nomor : B/5548/M.PAN-RB/12/2014 tertanggal 17 Desember 2014 yang dikirim kepada seluruh gubernur, bupati, dan walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Termasuk pimpinan instansi di pusat.
Selain data jumlah PNS yang akan pensiun, lewat suratnya itu YUddy juga meminta pemda untuk menyiapkan data jabatan struktural Eselon I dan Eselon II, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum (Jabatan Pelaksana). Pemerintah Daerah juga diminta menciptakan analisis beban kerja.
Penerimaan CPNS Tahun 2015, Khusus Tenaga Pendidik, Kesehatan dan Jabatan Fungsional
"Dalam suratnya itu, Yuddy tidak menyebutkan bahwa data dimaksud untuk keperluan rekrutmen CPNS yang direncanakan hingga mencapai 250 ribu, yang sebagian diambilkan dari tenaga honorer kategori dua (K2)."
Yuddy hanya memberikan bahwa data-data itu nantinya harus dimasukkan ke dalam sistem e-Formasi yang harus diselesaikan paling lambat selesai April 2015.
"Manfaat e-Formasi antara lain untuk menentukan kebutuhan pegawai, menentukan kelas jabatan dan menentukan sasaran kerja pegawai," ujar Yuddy.
Selian itu, lanjutnya, untuk mengetahui citra struktur organisasi, peta jabatan, jumlah pegawai yang ada, jumlah pegawai yang diharapkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pegawai.
Kemungkinan besar, data akan digunakan sebagai referensi perekrutan CPNS menyerupai yang direncanakan Yuddy.
Seperti diketahui, pada Selasa (16/12), Yuddy mengatakan, pemerintah bakal merekrut 250 ribu tenaga kesehatan dan tenaga pendidik secara bertahap. Sebagian akan diambilkan dari honorer K2.
"Secara nasional, kebutuhan tenaga pendidik dan kesehatan kita ada sekitar 200 ribu hingga 250 ribu orang. Nah ini akan kita penuhi secara sedikit demi sedikit mulai tahun depan," kata Yuddy.
Penerimaan CPNS akan diberlakukan mulai awal 2015. Meski begitu, pemerintah tetap akan membuka rekrutmen CPNS khusus tenaga pendidik, kesehatan, dan jabatan fungsional tertentu.
Bahkan pemerintah sudah menghitung kebutuhan deretan guru, tenaga kesehatan sekitar 200 ribu hingga 250 ribu. Sebagian akan diisi honorer kategori dua (K2).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi sendiri yang menyatakan bahwa masih ada rekrutmen CPNS.
Katanya, bila keuangan negara memungkinkan, kebutuhan guru dan tenaga kesehatan itu akan diselesaikan sekaligus selama dua tahun. Berikut pernyataan Menteri Yuddy di kantornya, Selasa (16/12) malam, yang diikuti juga oleh wartawan JPNN,Mesya Mohammad.
Apa bergotong-royong sasaran bapak melaksanakan moratorium? Karena sebelumnya sudah dilaksanakan pembatasan jumlah pegawai yang diterima. Tahun ini yang direkrut hanya 65 ribu orang.
Di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah ditekankan wacana efisiensi anggaran. Itu sebabnya, dari sisi aparatur kita juga harus melaksanakan penghematan. Betapa banyak PNS kita, belum lagi honorer-honorer. Wajar kalau kemudian 41 persen dana APBN atau sekitar Rp 820 triliun tersita untuk bayar gaji. Kalau kita terus menambah pegawai gres lama-lama APBN kita bisa jebol.
Kondisi ini harus kita sehatkan, makanya perlu moratorium. Jangan ditambah-tambah terus pegawai barunya. Kita ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, bukan Kementerian Penambahan Aparatur Negara. Kita akan rekrut pegawai yang benar-benar diharapkan tapi yang sudah kebanyakan tidak perlu direkrut lagi lantaran jadi mubazir dan terkesan boros.
Rekrutmen tahun depan dikhususkan untuk tenaga pendidik, kesehatan, ditambah sedikit tenaga fungsional khusus. Bisa dijelaskan lanjut Pak?
Dalam masa moratorium lima tahun, kita akan tetap merekrut pegawai yang benar-benar dibutuhkan. Dari hasil analisa kami ada sekitar 200 ribu hingga 250 ribu tenaga pendidik dan kesehatan yang masih dibutuhkan. Itu sudah termasuk honorer kategori dua (K2) untuk deretan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik. Ini akan kita selesaikan selama bertahap. Kalau keuangan negara mencukupi bisa pribadi direkrut sekaligus. Tapi kalau tidak ya sedikit demi sedikit selama dua tahun lah. Perekrutannya juga melalui prosedur UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan semuanya melalui tes.
Khusus honorer K2 kita beri kesempatan ikut tes juga, makanya dari 200 ribu hingga 250 ribu itu ada honorer K2 juga. Sebenarnya, pengangkatan honorer K1 dan K2 ini hanya merupakan kebijakan sentra saja. Pemerintah sentra kasihan lantaran mereka sudah usang mengabdi. Tapi ke depan, kami tidak mau lagi mengangkat honorer lagi menjadi CPNS. Honorer K1 dan K2 hanya produk pemda yang tidak berkoordinasi dengan kebijakan pusat. Ke depan siapapun tempat yang masih nekat angkat honorer, jadi tanggung jawab sendiri.
Prinsipnya pengangkatan honorer K2 dan pelamar umum untuk deretan tenaga kesehatan serta pendidik tergantung waktu, kemampuan keuangan negara.
Bagaimana dengan prosedur pelamar umum termasuk pendistribusiannya lantaran ada tempat yang kelebihan maupun kekurangan pegawai?
Rekrutmen CPNS akan menyerupai penerimaan TNI/Polri. Calon pelamar harus bersedia ditempatkan di mana saja. Namun kita tetap berikan preverensi kepada calon pelamar selama deretan ada di tempat pilihannya. Ambil pola pelamar dari Bogor yang ikut tes di Surabaya bisa menentukan tempat penempatannya di Bogor. Jika formasinya tidak ada, pemerintah akan menempatkannya di tempat mana saja sesuai deretan yang tersedia. Harus diingat, aparatur sipil negara itu yaitu pegawai RI, jadi di mana saja ditempatkan harus selalu siap.
Kenapa sistem rekrutmen dibentuk menyerupai TNI/Polri lantaran penyebaran pegawai di Indonesia sangat tidak merata. Ada yang kelebihan, banyak juga yang kekurangan. Nah ini harus kita bereskan dengan cara redistribusi pegawai. Daerah yang kelebihan pegawai harus mentransfer pegawainya ke tempat yang kurang. Daerah yang kurang pegawai harus mendapatkan pegawai baru.
Memang cara ini akan menciptakan tempat protes. Namun mau tidak mau harus bersedia. Bagi yang menolak akan kami beri pengertian, kalau masih nolak ya niscaya ada tindakan dari sentra lah. Daerah harus mau diatur demi penataan pegawai. Selama ini dibilang kurang terus. Padahal realitanya di instansi satu pekerjaan ditangani lebih dari satu pegawai.
Kembali ke honorer K2, kebijakan pemerintah menyerupai apa Pak?
Penanganan honorer K1 dan K2 sudah hampir selesai. Sampai 2014, kita sudah mengangkat satu juta lebih honorer tertinggal menjadi CPNS. Tapi ternyata masih saja ada bilang sisa lagi. Sudah saya katakan, kita membutuhkan tenaga pendidik dan kesehatan sekitar 200 ribu dan tidak lebih dari 250 ribu. Itu sudah masuk honorer K2 juga, khusus deretan guru dan tenaga kesehatan. Kalau yang deretan umum sudah terlalu banyak. Pemerintah tidak harus mengangkat seluruh honorer K2 menjadi CPNS kan? Harus ada batasannya juga.
Yang niscaya ini harus diakhiri, saya tidak mau lagi tempat merekrut kerabatnya menjadi honorer dan menyerahkan sentra menyelesaikannya.
Sumber : JPNN
Advertisement