Berikut ini ialah berkas mengenai Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Download file PDF.
 |
| Pedoman Umum Program Inovasi Desa Tahun 2018 |
Pedoman Umum Program Inovasi Desa Tahun 2018
Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa:
Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa, menawarkan kewenangan kepada Desa, antara lain kewenangan menurut hak asal ajakan dan kewenangan lokal skala Desa. Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas keuangan Desa, khususnya melalui transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Desa diperlukan meningkat kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efektif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
Kapasitas Desa dalam menyelenggarakan pembangunan dalam perspektif �Desa Membangun� disadari masih mempunyai keterbatasan. Keterbatasan itu tampak dalam kapasitas abdnegara Pemerintah Desa dan masyarakat, kualitas tata kelola Desa, maupun sistem pendukung yang diwujudkan regulasi dan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Desa. Sebagai dampaknya, kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan acara pembangunan Desa kurang optimal dan kurang menawarkan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
Menanggapi kondisi di atas, Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sesuai amanat UU Desa, menyediakan tenaga pendamping profesional, yaitu: Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), hingga Tenaga Ahli (TA) di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat, untuk memfasilitasi Pemerintah Desa melaksanakan UU Desa secara konsisten. Pendampingan dan pengelolaan tenaga pendamping profesional dengan demikian menjadi info krusial dalam pelaksanaan UU Desa. Penguatan kapasitas Pendamping Profesional dan efektivitas pengelolaan tenaga pendamping menjadi jadwal strategis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).
Aspek lain yang juga harus diperhatikan secara serius dalam pengelolaan pembangunan Desa ialah ketersediaan data yang memadai, menyakinkan, dan up to date, mengenai kondisi objektif maupun perkembangan Desa- Desa yang memperlihatkan pencapaian pembangunan Desa. Ketersediaan data sangat penting bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Pegelolaan data dimaksud dalam skala nasional, dengan kondisi wilayah, khususnya Desa-Desa di Indonesia yang sangat beragam, tentu mempunyai tantangan dan tingkat kesulitan yang besar.
Koreksi atas kelemahan/kekurangan dan upaya perbaikan terkait isu-isu di atas terus dilakukan Kementerian Desa PDTT secara pro aktif, salah satunya dengan meluncurkan Program Inovasi Desa (PID). PID dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas Desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian sasaran RPJM, dan jadwal prioritas Kementerian Desa PDTT, melalui peningkatkan produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada:
Selain itu, PID juga memberi santunan penguatan administrasi P3MD dan pengembangan sistem informasi pembangunan Desa.
Hal fundamental dalam rancang bangkit PID adalah: a) inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas/hasil kerja Desa-Desa dalam melaksanakan acara pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas; dan b) santunan teknis dari penyedia jasa layanan teknis secara profesional. Kedua unsur itu diyakini akan menawarkan bantuan signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), khususnya DD. Dengan demikian, PID diperlukan sanggup menjawab kebutuhan Desa-Desa terhadap layanan teknis yang berkualitas, merangsang munculnya penemuan dalam praktik pembangunan, dan solusi inovatif untuk memakai DD secara sempurna dan seefektif mungkin.
PID diselenggarakan oleh Kementerian Desa PDTT dengan santunan pendanaan dan perancangan jadwal bersama dengan Bank Dunia, melalui restrukturisasi jadwal yang sebelumnya difokuskan pada Pendampingan Desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa.
Dasar Pelaksanaan
PID diselenggarakan menurut perjanjian pinjaman (Loan IBRD 8217-ID) antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.
Prinsip Pengelolaan PID
Pengelolaan PID didasarkan pada prinsip-prinsip:
Para Pihak
Para Pihak yang terlibat dalam perancangan, pelaksanaan maupun pemantauan program, meliputi Kementerian/Lembaga Pemerintah sebagai berikut:
Tujuan
PID secara umum bertujuan untuk mendorong penggunaan Dana Desa yang lebih berkualitas, efektif dan efesien melalui banyak sekali acara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Dalam jangka menengah, upaya ini diperlukan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas Desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian Desa, sesuai dengan arah dan kebijakan dan sasaran Kementerian Desa PDTT pada RPJMN 2015-2019.
PID secara khusus bertujuan untuk:
Manfaat
Melalui pelaksanaan PID Desa akan mendapatkan manfaat, antara lain:
Penerima Manfaat
Penerima manfaat utama dari PID ialah desa-desa sesuai dengan ketentuan program. Secara lengkap teknis pelaksanaan acara akan diterbitkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) sebagai fatwa pelaksanaan acara bagi seluruh pelaku yang terlibat.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup PID mencakup:
Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa, menawarkan kewenangan kepada Desa, antara lain kewenangan menurut hak asal ajakan dan kewenangan lokal skala Desa. Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas keuangan Desa, khususnya melalui transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Desa diperlukan meningkat kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efektif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
Kapasitas Desa dalam menyelenggarakan pembangunan dalam perspektif �Desa Membangun� disadari masih mempunyai keterbatasan. Keterbatasan itu tampak dalam kapasitas abdnegara Pemerintah Desa dan masyarakat, kualitas tata kelola Desa, maupun sistem pendukung yang diwujudkan regulasi dan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Desa. Sebagai dampaknya, kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan acara pembangunan Desa kurang optimal dan kurang menawarkan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
Menanggapi kondisi di atas, Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sesuai amanat UU Desa, menyediakan tenaga pendamping profesional, yaitu: Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), hingga Tenaga Ahli (TA) di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat, untuk memfasilitasi Pemerintah Desa melaksanakan UU Desa secara konsisten. Pendampingan dan pengelolaan tenaga pendamping profesional dengan demikian menjadi info krusial dalam pelaksanaan UU Desa. Penguatan kapasitas Pendamping Profesional dan efektivitas pengelolaan tenaga pendamping menjadi jadwal strategis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).
Aspek lain yang juga harus diperhatikan secara serius dalam pengelolaan pembangunan Desa ialah ketersediaan data yang memadai, menyakinkan, dan up to date, mengenai kondisi objektif maupun perkembangan Desa- Desa yang memperlihatkan pencapaian pembangunan Desa. Ketersediaan data sangat penting bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Pegelolaan data dimaksud dalam skala nasional, dengan kondisi wilayah, khususnya Desa-Desa di Indonesia yang sangat beragam, tentu mempunyai tantangan dan tingkat kesulitan yang besar.
Koreksi atas kelemahan/kekurangan dan upaya perbaikan terkait isu-isu di atas terus dilakukan Kementerian Desa PDTT secara pro aktif, salah satunya dengan meluncurkan Program Inovasi Desa (PID). PID dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas Desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian sasaran RPJM, dan jadwal prioritas Kementerian Desa PDTT, melalui peningkatkan produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada:
- Pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan perjuangan masyarakat, maupun perjuangan yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama), serta Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) guna menggerakkan dan membuatkan perekonomian Desa;
- Peningkatan kualitas sumber daya insan (SDM). Kaitan antara produktivitas perdesaan dengan kualitas SDM ini, diperlukan terjadi dalam jangka pendek maupun dampak signifikan dalam jangka panjang melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dasar. Produktivitas perdesaan, dengan demikian, tidak hanya ditilik dari aspek/strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan beban biaya, dan hilangnya potensi di masa yang akan datang. Disamping itu, pementingan info pelayanan sosial dasar (PSD) dalam konteks kualitas SDM ini, juga untuk merangsang kepekaan Desa terhadap permasalahan krusial terkait pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa; dan
- Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara eksklusif besar lengan berkuasa terhadap perkembangan perekonomian Desa, dan mempunyai dampak menguat-rekatkan kohesi sosial masyarakat perdesaan.
Selain itu, PID juga memberi santunan penguatan administrasi P3MD dan pengembangan sistem informasi pembangunan Desa.
Hal fundamental dalam rancang bangkit PID adalah: a) inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas/hasil kerja Desa-Desa dalam melaksanakan acara pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas; dan b) santunan teknis dari penyedia jasa layanan teknis secara profesional. Kedua unsur itu diyakini akan menawarkan bantuan signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), khususnya DD. Dengan demikian, PID diperlukan sanggup menjawab kebutuhan Desa-Desa terhadap layanan teknis yang berkualitas, merangsang munculnya penemuan dalam praktik pembangunan, dan solusi inovatif untuk memakai DD secara sempurna dan seefektif mungkin.
PID diselenggarakan oleh Kementerian Desa PDTT dengan santunan pendanaan dan perancangan jadwal bersama dengan Bank Dunia, melalui restrukturisasi jadwal yang sebelumnya difokuskan pada Pendampingan Desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa.
Dasar Pelaksanaan
PID diselenggarakan menurut perjanjian pinjaman (Loan IBRD 8217-ID) antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.
Prinsip Pengelolaan PID
Pengelolaan PID didasarkan pada prinsip-prinsip:
- Taat hukum.
- Transparansi.
- Akuntabilitas.
- Partisipatif.
- Inklusif.
- Kesetaraan Gender.
Para Pihak
Para Pihak yang terlibat dalam perancangan, pelaksanaan maupun pemantauan program, meliputi Kementerian/Lembaga Pemerintah sebagai berikut:
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebagai koordinator pemangku kepentingan antar pihak;
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan acara PID (Executing Agency);
- Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina Pemda dan Pemerintah Desa;
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai koordinator perencanaan program;
- Kementerian Keuangan, sebagai wakil dari Pemerintah Indonesia yang menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Dunia, Kementerian Keuangan bertugas untuk memastikan bahwa seluruh pengaturan terkait dengan prinsip dan mekanisme penggunaan anggaran jadwal yang bersumber dari anggaran pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- BPKP, ialah Auditor Pemerintah yang melaksanakan audit jadwal dan review Interim Financial Report (IFR) yang disampaikan oleh Executing Agency; dan
- Bank Dunia, sebagai kawan kerja dan forum donor dalam pembiayaan PID.
Tujuan
PID secara umum bertujuan untuk mendorong penggunaan Dana Desa yang lebih berkualitas, efektif dan efesien melalui banyak sekali acara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Dalam jangka menengah, upaya ini diperlukan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas Desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian Desa, sesuai dengan arah dan kebijakan dan sasaran Kementerian Desa PDTT pada RPJMN 2015-2019.
PID secara khusus bertujuan untuk:
- Menyediakan katalisasi pembangunan desa dalam bentuk inovasi/kebaruan dalam praktek-praktek pembangunan Desa sebagai sarana pertukaran pengetahuan antar desa dan atau daerah;
- Meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku pembangunan desa;
- Menyediakan sistem pengelolaan pengetahuan sebagai contoh-contoh inovasi/kebaruan pembangunan desa yang sanggup dibagikan antar desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
- Memperkuat kiprah pendamping dengan menawarkan banyak referensi-referensi inovasi/kebaruan dalam praktek pembangunan dan pertukaran pengetahuan; dan
- Meningkatkan status desa sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran Kementerian Desa PDT Transmirasi pada RPJMN 2015-2019.
Manfaat
Melalui pelaksanaan PID Desa akan mendapatkan manfaat, antara lain:
- Adanya fasilitasi dan pendampingan untuk saling bertukar pengetahuan dan berguru acara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dengan Desa lainnya;
- Adanya fasilitasi dan pendampingan untuk merencanakan dan melaksanakan acara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih inovatif sesuai prioritas kebutuhan masyarakat Desa dan mendukung program-program prioritas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- Adanya jasa layanan teknis sanggup dimanfaat untuk meningkatkan kualitas acara pembangunan dan pemberdayaan di Desa; dan
- Adanya kesempatan dan kanal desa untuk meningkatkan kapasitas acara perekonomiannya.
Penerima Manfaat
Penerima manfaat utama dari PID ialah desa-desa sesuai dengan ketentuan program. Secara lengkap teknis pelaksanaan acara akan diterbitkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) sebagai fatwa pelaksanaan acara bagi seluruh pelaku yang terlibat.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup PID mencakup:
1. Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa
a. Penyediaan Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa;
b. Penyediaan Peningkatan Kapasitas Teknis kepada desa-desa; dan c. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa.
2. Program Penguatan P3MD dan PID
Program Penguatan P3MD dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendampingan Desa, sedangkan PID untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui banyak sekali acara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa.
3. Program Pengembangan Eksekutif (PPE)
PPE merupakan acara peningkatan kapasitas untuk pejabat di lingkungan Kementerian Desa PDTT terkait dengan visioning, decision making, jadwal administrasi dan mitigasi risiko.
4. Pilot Inkubasi Program Inovasi Desa
Pilot Inkubasi PID dimaksudkan untuk menawarkan dana stimulan dan technical assistant kepada Desa terpilih biar sanggup membuatkan produktivitas perekonomiannya.
Lokasi
Lokasi pelaksanaan Bantuan Pemerintah PPID termasuk santunan P2KTD ditetapkan di seluruh kecamatan pada 434 kabupaten/kota di 33 provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta), sebagaimana lampiran 1 pada Pedoman Umum (Pedum) ini.
Jangka Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan PID termasuk P2KTD ialah terhitung semenjak Loan Agreement PID (IBRD 8217-ID) berlaku efektif hingga dengan 31 Desember 2018.
a. Penyediaan Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa;
b. Penyediaan Peningkatan Kapasitas Teknis kepada desa-desa; dan c. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa.
2. Program Penguatan P3MD dan PID
Program Penguatan P3MD dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendampingan Desa, sedangkan PID untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui banyak sekali acara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa.
3. Program Pengembangan Eksekutif (PPE)
PPE merupakan acara peningkatan kapasitas untuk pejabat di lingkungan Kementerian Desa PDTT terkait dengan visioning, decision making, jadwal administrasi dan mitigasi risiko.
4. Pilot Inkubasi Program Inovasi Desa
Pilot Inkubasi PID dimaksudkan untuk menawarkan dana stimulan dan technical assistant kepada Desa terpilih biar sanggup membuatkan produktivitas perekonomiannya.
Lokasi
Lokasi pelaksanaan Bantuan Pemerintah PPID termasuk santunan P2KTD ditetapkan di seluruh kecamatan pada 434 kabupaten/kota di 33 provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta), sebagaimana lampiran 1 pada Pedoman Umum (Pedum) ini.
Jangka Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan PID termasuk P2KTD ialah terhitung semenjak Loan Agreement PID (IBRD 8217-ID) berlaku efektif hingga dengan 31 Desember 2018.
Download Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa
Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa
Download File:
KepmenDesaPDTT Nomor 48 Tahun 2018 perihal Pedoman Umum Program Inovasi Desa.pdf
Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Semoga bisa bermanfaat.
Advertisement